forkabi; anggaran pembinaan kebudayaan betawi

Forkabi: Anggaran Pembinaan Kebudayaan Betawi Lebih Ditingkatkan





Setelah terpilihnya pasangan Fauzi Bowo-Prijanto yang diusung 20 partai politik sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta 2007, warga Betawi yang merupakan masyarakat asli Jakarta meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, agar mengalokasikan 60 persen dari total anggaran pembinaan kebudayaan untuk pembinaan kebudayaan Betawi. Dalam hal ini, mereka berharap keinginan tersebut dapat terpenuhi.

Hal tersebut dikatakan, Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Husein Sani, dalam jumpa pers di Simpruk, Jakarta Selatan, Senin (13/8). Menurutnya, walaupun selama ini Pemprov DKI Jakarta telah memperhatikan kelestarian kelangsungan budaya Betawi di Ibukota, namun dalam prakteknya pembinaan terhadap budaya Betawi masih kurang maksimal.

"Saat ini memang sudah ada pembinaan, tapi kurang memadai. Kami ingin masyarakat Betawi di Jakarta untuk lebih diberdayakan, baik dari segi budaya, makanan khasnya, maupun sumber daya manusianya," kata Bang Husein-sapaan akrab Husein Sani.

Selama ini, kata Husein, pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap budaya Betawi belum menunjukkan kekhususan sebagai budaya asli kota Jakarta. Karena, lanjutnya, anggaran pembinaannya disamaratakan dengan pembinaan terhadap budaya-budaya lain di Jakarta ini.

"Coba kita lihat, hingga saat ini pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan masih kurang. Seharusnya, sebagai budaya asli Jakarta, budaya Betawi mendapatkan porsi lebih besar dari budaya-budaya lain yang ada di Jakarta ini. Jangan disamaratakan dengan budaya daerah lain,” ujarnya.

Menurut Bang Husein, budaya daerah lain yang ada di Jakarta tersebut di daerah asalnya juga sudah mendapat anggaran pembinaan. “Kami minta 60 persen anggaran pembinaan itu untuk pembinaan budaya Betawi dan 40 persennya untuk pembinaan budaya-budaya lain yang ada di Jakarta," jelasnya.

“Kami juga minta kepada Pemprov DKI Jakarta yang baru, untuk lebih memberdayakan masyarakat Betawi. Ke depan lebih banyak melibatkan sanggar-sanggar budaya Betawi untuk mengisi acara di hotel atau restauran di DKI Jakarta,” kata Bang Husein.

Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga diminta untuk memfasilitasi kelestarian budaya Betawi di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan museum sejarah budaya Betawi, gedung latihan dan pertunjukan seni budaya Betawi serta balai pertemuan masyarakat Betawi.

"Budaya Betawi juga tidak kalah menariknya dengan budaya daerah lain, sudah sepatutnya di Ibukota ini ada kawasan yang menjadi pusat kebudayan Betawi. Misalnya, ada balai pertemuan khusus untuk masyarakat Betawi, pementasan budaya Betawi, balai latihan, dan museum sejarah Betawi,” terangnya.

Dalam kesempatan ini, Forkabi juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta mendatang untuk memilih Kepala Dinas dan wakil Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta, agar diberikan kepada orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap budaya Betawi.

"Kepala Dinas Kebudayaan dan wakilnya haruslah orang yang memiliki komitmen tinggi terhadap budaya Betawi. Jika, kedua orang tersebut di jajaran paling atasnya memiliki komitmen yang sama, maka programnya pasti jalan dengan baik. Orangnya bisa dari orang Betawi atau bukan Betawi yang penting harus memiliki komitmen untuk melestarikan budaya Betawi, komitmen itu bisa kita ukur dari kinerjanya selama ini," ujarnya.

Selama ini, kata Bang Husein, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta kurang memberikan apresiasi positif terhadap perkembangan dan pembinaan terhadap budaya Betawi. Misalnya, pembinaan pemusatan pelestarian yang dilakukan di Setu Babakan dan pemeliharaan cagar budaya rumah Si Pitung. Dimana kedua tempat tersebut kurang mendapat respon dari masyarakat di Jakarta.

“Pembinaannya kurang maksimal, jadi kurang bisa dikenal. Saat ini, kita nilai kinerjaanya (Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta-red) masih kurang untuk masyarakat Betawi,” ujarnya.

Selain dari sisi anggaran, lanjut Bang Husein, pembinaan kelestraian budaya Betawi juga harus ditangani secara khusus melalui subdinas yang menangani secara khusus pembinaan dan kelestarian nilai-nilai budaya Betawi di Jakarta.

"Pada tingkat struktural kedinasannya dalam Dinas Kebudayaan itu juga harus ada subdinas baru yang mengurus nilai-nilai budaya Betawi, seperti contoh, melestarikan budaya antre, hormat kepada orang tua, mencintai lingkungan hidup, budaya gotong royong, budaya bersih, budaya patuh terhadap hukum, dan lainnya," jelasnya.

Kami juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta, kata Bang Husein, untuk memberdayakan sanggar-sanggar Betawi agar bisa pentas di hotel-hotel atau restoran yang ada di Jakarta ini. “Seperti, pada hari-hari besar tertentu pemerintah mewajibkan hotel atau restoran untuk menampilkan tarian dan sajian makanan khas Betawi," pungkasnya.